PALEMBANG, TRASNEWS. COM – Aksi demo ratusan sopir truk yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengemudi Sumatera Selatan Bersatu (FKPSSB) di Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (8/12/2025) guna menuntut agar aturan tentang distribusi BBM jenis solat direvisi, karena merugikan para sopir. Menuai tanggapan dari mantan Wali Kota Palembang Ir H Eddy Santana Putra, MT dengan pernyataan Bila Tak Selesai, Tempuh Jalur Hukum, Selasa (9/12/2025),
Eddy Santana menilai penyelesaian melalui jalur hukum bisa menjadi pilihan, bila pemerintah tidak segera bertindak.
“Jika masalah ini berlarut-larut, mari tempuh jalur hukum melalui PTUN. Agar polemik ini berakhir dan Pemprov Sumsel lebih bijaksana dalam mengambil keputusan yang pro rakyat,” katanya.
Eddy Santana menyatakan prihatin dengan kebijakan tata kelola BBM Pemprov Sumsel berjalan tanpa proses yang matang.
Menurutnya, Surat Edaran Gubernur Sumsel Nomor 500.10.1/082/SE/DESDM/2025 tentang pola pengisian Solar di SPBU diterbitkan secara tergesa-gesa dan tanpa melibatkan pihak-pihak terdampak, terutama para sopir angkutan.
“Kebijakan ini terlalu dini dan tidak melalui proses mutu terpadu. Seharusnya melibatkan para sopir angkutan barang dan jasa. Ini keputusan tergesa-gesa,” tegasnya.
Ia juga mengutip pernyataan Johanis Tanak, pimpinan KPK yang sebelumnya menyampaikan bahwa sejumlah indikator tata kelola pemerintahan di Sumsel menunjukkan “rapor merah”.
Sebelumya, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Pemprov Sumsel, Apriyadi,ketika menerima para pendemo menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan para sopir.
“Tuntutan ini akan segera kami bahas. Kami akan undang stakeholder terkait seperti Pertamina, SKK Migas, Wali Kota, kepolisian, dan pihak lainnya,” ujar Apriyadi.
Dalam kesempatan itu Koordinator aksi, Mustofa, menegaskan bahwa para sopir sangat dirugikan oleh kebijakan tersebut, terlebih karena mereka tidak dilibatkan dalam proses penyusunannya.
“Kami tidak bisa tidur lagi, Pak. Kenapa kebijakan itu tidak melibatkan kami para pengemudi? Kami tunggu janji pemerintah selambat-lambatnya dua minggu,” tegas Mustofa.
Sementara, Pengamat kebijakan publik, Mgs. Rudy M. Soleh, BSc, menilai bahwa solusi konkret harus segera dilakukan, terutama terkait ketersediaan Solar.
“Bio Solar harus diprioritaskan dan ditambah stoknya. Empat SPBU yang ditutup harus kembali menyalurkan Bio Solar, Dexlite, dan BBM lainnya. Selama ini pasokan justru cenderung berkurang,” ujarnya. (Mr. Wancik A.N.BE)
