Oleh: M. Aminuddin, S.H., M.H.
Ketua Umum Organisasi Advokat DPP PP Lawyers Nusantara
SETIAP tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Ritual tahunan ini kerap diwarnai oleh gegap gempita seremonial: upacara bendera, pidato kebangsaan, bentangan spanduk di sudut-sudut kota, hingga banjir unggahan di berbagai platform media sosial.
Namun, di tengah segala formalitas tersebut, momentum 1 Juni seharusnya tidak berhenti sebagai agenda kosmetik belaka. Peringatan ini perlu menjadi ruang hening bagi kita semua—baik penyelenggara negara maupun warga masyarakat—untuk bertanya dengan jujur dan mendalam: sejauh mana Pancasila benar-benar hidup dalam sikap, kebijakan, dan kenyataan konkret bangsa Indonesia hari ini?
Pancasila sering kali kita agungkan sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan payung pemersatu kemajemukan Indonesia. Namun, dalam dialektika kehidupan sehari-hari, Pancasila jelas tidak cukup hanya dihafal di luar kepala atau dijadikan mantra politik semata. Ia harus diuji dalam tindakan nyata.
Manifestasi Pancasila harus terlihat secara gamblang dalam cara kita memperlakukan sesama manusia, cara para pemimpin mengaktualisasikan kekuasaannya, cara hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, serta bagaimana keadilan pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat.
Menakar Capaian dan Realitas Objektif
Secara objektif, kita wajib mensyukuri bahwa bangsa Indonesia telah mengukir banyak capaian strategis. Di tengah kompleksitas keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, serta dinamika kepentingan politik yang dinamis, Indonesia terbukti mampu berdiri kokoh sebagai satu kesatuan bangsa. Roda demokrasi tetap berputar, gerak pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia terus berlangsung, akses pendidikan semakin meluas, dan modal sosial berupa daya gotong royong masyarakat masih sangat kuat.
Dalam pelbagai situasi krisis dan keadaan sulit yang menimpa negeri ini, rakyat Indonesia kerap kali secara spontan menunjukkan solidaritas sosial yang luar biasa. Ini adalah bukti autentik bahwa api kebersamaan itu belum padam.
Namun, objektivitas yang jujur juga menuntut keberanian moral dari kita untuk melihat sisi-sisi buram yang belum ideal. Kita tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa ketimpangan ekonomi masih menganga lebar, kemiskinan ekstrem masih mengintai, praktik korupsi masih marak, intoleransi sesekali mencuat, konflik kepentingan mengaburkan objektivitas kebijakan, lemahnya keteladanan dari elit, serta potret penegakan hukum yang dalam banyak kasus masih dirasakan “tajam ke bawah, namun tumpul ke atas.”
Di ruang publik, kita juga menyaksikan bagaimana perbedaan pendapat dengan mudahnya bertransformasi menjadi permusuhan yang destruktif. Media sosial, yang sejatinya memiliki potensi luhur sebagai ruang literasi dan transfer pengetahuan, tidak jarang justru bergeser menjadi arena penyebaran kebencian, produksi fitnah, dan ajang untuk saling merendahkan martabat satu sama lain. Pada titik krusial inilah, Pancasila perlu kita baca kembali, bukan sekadar sebagai slogan pemanis pidato, melainkan sebagai cermin besar yang memantulkan rupa asli diri kita.
Pancasila sebagai Cermin Kebangsaan
Jika kita membedah lima silanya, maka Sila Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya menjadi fundamen yang mengingatkan bahwa kehidupan beragama wajib melahirkan akhlak yang mulia, kerendahan hati, dan penghormatan setinggi-tingginya terhadap sesama makhluk. Nilai berketuhanan tidak boleh dimonopoli atau dijadikan pembenaran untuk membenci, memaksa, apalagi merendahkan keyakinan orang lain. Semakin kokoh keimanan seseorang, maka secara linear seharusnya semakin kuat pula rasa kasih, kejujuran, dan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan sekitar.
Selanjutnya, Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan tuntutan etis agar laju pembangunan ekonomi maupun fisik tidak mendepak martabat manusia. Rakyat kecil, buruh, petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya wajib diletakkan sebagai arus utama dari perhatian negara. Kemanusiaan dalam konteks bernegara bukan sekadar urusan belas kasihan (karitas), melainkan bentuk keberpihakan hukum dan struktur kebijakan yang nyata demi tegaknya keadilan.
Di sisi lain, Sila Persatuan Indonesia menemukan relevansi tertingginya di tengah bayang-bayang polarisasi sosiopolitik yang kerap melanda kita. Perbedaan pilihan politik, afiliasi keagamaan, asal-usul daerah, atau dikotomi pandangan tidak boleh meluluhkan rasa sebangsa dan setanah air. Persatuan tidak pernah berarti penyeragaman total, melainkan kapasitas kedewasaan kita untuk tetap saling menghormati di tengah perbedaan. Indonesia terlalu besar, terlalu kaya, dan terlalu berharga untuk dipersempit oleh fanatisme sempit kelompok atau golongan.
Terkait mekanisme bernegara, Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan secara tegas mengingatkan bahwa esensi demokrasi bukan sekadar ritual elektoral pemilu lima tahunan. Demokrasi adalah tentang bagaimana mendengar dan mengagregasi suara rakyat secara substantif. Kekuasaan harus dijalankan dengan hikmat, melalui koridor musyawarah yang sehat, dan akuntabilitas penuh.
Dalam ekosistem ini, kritik tidak boleh dipandang sebagai bentuk permusuhan politik. Sebaliknya, kritik yang konstruktif dan jujur merupakan ekspresi cinta yang paling murni terhadap masa depan bangsa.
Terakhir, Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah batu ujian paling konkret dan paling radikal dari keberhasilan kita bernegara. Rakyat tidak lagi membutuhkan retorika atau tumpukan janji manis, melainkan bukti riil yang dapat dirasakan di meja makan mereka.
Keadilan sosial harus termanifestasi dalam keterjangkauan harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja yang bermartabat, akses pendidikan yang layak, jaminan pelayanan kesehatan yang inklusif, kesetaraan di muka hukum, serta terbukanya kesempatan hidup yang lebih baik bagi setiap anak bangsa.
Negara yang mengklaim berideologi Pancasila secara moral dilarang keras membiarkan segelintir kecil orang menikmati kue kekayaan nasional secara berlebihan, sementara sebagian besar rakyat jelata harus memeras keringat teramat berat hanya untuk sekadar bertahan hidup dari hari ke hari.
Refleksi Bersama dan Jalan Memperbaiki Diri
Oleh karena itu, catatan kritis 1 Juni ini sama sekali tidak dirancang untuk menyalahkan siapa pun secara sempit atau mencari kambing hitam atas kekurangan yang ada. Ini adalah ajakan untuk melakukan refleksi dan kontemplasi bersama.
Membumikan Pancasila bukanlah tugas tunggal pemerintah semata, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh warga negara secara timbal balik.
Pemerintah dan jajaran birokrasi wajib bertindak adil, transparan, dan bersih dari praktik-praktik koruptif. Para pemimpin di level mana pun wajib mengedepankan keteladanan dalam ucapan dan tindakan. Begitu pula aparat penegak hukum, memiliki kewajiban absolut untuk mengayomi dan melindungi hak-hak rakyat tanpa distorsi kepentingan.
Namun pada waktu yang sama, masyarakat juga mengemban kewajiban sosiologis untuk merawat merajut persaudaraan di akar rumput, menolak menjadi bagian dari penyebar virus kebencian, tidak melacurkan hak suara dalam momentum politik demi materi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta tidak membenarkan segala bentuk ketidakjujuran hanya karena tindakan keliru tersebut menguntungkan kelompoknya sendiri.
Pancasila akan kehilangan legitimasi maknanya jika hanya diaplikasikan sebagai instrumen seremonial belaka. Ia hanya akan menjadi ideologi yang perkasa bila hadir dalam bentuk kejujuran, keberanian membela kebenaran, kesediaan tulus menghormati perbedaan, serta komitmen total untuk menegakkan keadilan.
Pada peringatan Hari Lahir Pancasila ini, rasanya tidak cukup lagi bagi kita sekadar lantang meneriakkan jargon, “Saya Pancasila!” Pertanyaan yang jauh lebih esensial, substantif, dan menuntut pembuktian adalah: apakah cara kita beragama, cara kita berpolitik, cara kita bekerja, cara kita memimpin, cara kita berdagang, cara kita bertutur kata di ruang publik, serta cara kita memperlakukan sesama manusia sudah benar-benar merefleksikan nilai-nilai luhur Pancasila?
Jika dalam evaluasi jujur itu kita menemukan masih banyak jurang pemisah antara das Sollen (apa yang seharusnya) dan das Sein (apa yang senyatanya), maka Hari Lahir Pancasila harus diletakkan sebagai momentum panggilan nasional untuk berbenah dan memperbaiki diri. Ikhtiar perbaikan ini harus dimulai bukan dengan letupan kemarahan, bukan dengan aksi saling menuduh siapa yang paling tidak Pancasialis, melainkan dengan kesadaran kolektif yang utuh bahwa masa depan eksistensi Indonesia hanya bisa dirawat oleh bangsa yang berani jujur kepada dirinya sendiri.
Pancasila dirumuskan dan dilahirkan oleh para pendiri bangsa sebagai fondasi pemersatu yang kokoh. Kini, tugas sejarah yang diletakkan di atas pundak kita adalah mengubah dasar pemersatu tersebut menjadi instrumen pengetas yang hidup untuk memperbaiki realitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selamat Hari Lahir Pancasila.
